Analisis Penyetaraan Ijazah

Prof. Dr. Raden Murjiyanto, S.H., M.Kn.
Oleh : Prof. Dr. Raden Murjiyanto, S.H., M.Kn. Guru Besar & Dosen Senior FH UJB Yogyakarta, pakar Hukum Bisnis, Perusahaan, dan HKI (Merek).
DINAMIKA hukum administrasi pendidikan di Indonesia memasuki babak baru dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang menguji keabsahan administratif penerbitan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah luar negeri oleh instansi pemerintah. Di balik riak politik yang mengiringinya, amar putusan kasasi tersebut memantik pertanyaan substansial bagi masyarakat luas: bagaimana jaminan perlindungan hukum dan kepastian hak bagi warga negara Indonesia (WNI) yang sedang atau akan menempuh pendidikan di luar negeri?
Studi di luar negeri bukan sekadar perjalanan akademik pribadi, melainkan investasi sumber daya manusia nasional untuk meraih daya saing global. Namun, ketidakpastian dalam verifikasi dan kesetaraan dokumen akademik hasil studi di luar negeri berisiko atas jaminan perlindungan hak sipil, mulai dari akses pekerjaan atau jabatan di sektor publik/swasta hingga keberlanjutan jenjang pendidikan di tanah air.
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menekankan prinsip dasar hukum administrasi pemerintahan: asas kecermatan (zorgvuldigheid) dan keabsahan substansi dokumen. MA menggarisbawahi bahwa penyetaraan kualifikasi pendidikan tidak boleh bersifat formalitas belaka atau sekadar didasarkan pada aktifitas akademik yang didukung dengan surat keterangan kehadiran (certificate of attendance), melainkan harus diverifikasi secara faktual berdasarkan dokumen kelulusan/ijazah yang sah dan diakui oleh otoritas negara asal. Untuk ini perlu adanya regulasi yang jelas dan pasti sebagai persyaratan penyetaraan. Sejauhmana dan persyaratan formal apa yang diperlukan untuk pemberian penyetaraan pada jenjang Pendidikan tertentu.
Bagi lulusan luar negeri yang benar-benar menempuh studi dan mengantongi sertifikat kelulusan sah, vonis ini sepatutnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai penegakan integritas sistem akademik nasional. Lembaga penilai diwajibkan bekerja cermat dan transparan agar hak-hak hukum para alumnus dilindungi secara adil, tanpa distorsi diskresioner.
Jaminan hak penyetaraan ijazah luar negeri di Indonesia sebenarnya dilindungi oleh serangkaian regulasi teknis. Untuk jenjang pendidikan tinggi, tata cara penyetaraan ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri tunduk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.
Regulasi ini tentu menetapkan parameter evaluasi, mulai dari akreditasi perguruan tinggi mitra luar negeri, bobot SKS, kesesuaian kurikulum, hingga pemeriksaan keabsahan dokumen otentik. Sementara itu, untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, ketentuannya merujuk pada regulasi teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur kesetaraan kurikulum internasional dengan Sistem Pendidikan Nasional. Dalam sistem Administrasi Pemerintahan dikenal Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Perlindungan atas Hak-Hak Individu. Apabila seorang WNI telah memenuhi seluruh prasyarat formal dan material yang disyaratkan, negara menurut hukum berkewajiban memberikan perlindungan dan menetapkan SK Penyetaraan sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku.
Peristiwa hukum dalam putusan MA tersebut menjadi alarm peringatan bagi pemerintah dan DPR RI untuk segera menyempurnakan payung hukum penyetaraan Pendidikan dan ijazah yang diperoleh di luar negeri. Kodifikasi aturan penyetaraan luar negeri yang lebih mengikat, misalnya melalui penguatan materi muatan melalui Revisi UU Sisdiknas, perlu diakselerasi untuk menghindari penggunaan normaperaturan menteri yang rawan diuji secara administratif.
Selain perbaikan regulasi, digitalisasi terpadu dan otomatisasi verifikasi lintas instansi. Seperti terintegrasinya Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar/KBRI, serta Kemendikdasmen/Kemendikti Saintek, menjadi kunci. Integrasi ini menghindari adanya celah manipulasi sekaligus memangkas birokrasi, sehingga para diaspora dan pelajar lulusan luar negeri mendapatkan jaminan kepastian hukum yang efisien dan tepercaya.
Negara tidak boleh membiarkan para pelajar luar negeri berada dalam bayang-bayang keraguan hukum sekembalinya ke tanah air. Putusan MA No. 742 K/TUN/2026 harus dijadikan titik balik reformasi tata kelola penyetaraan pendidikan dan ijazah dari luar negeri. Prinsip kecermatan dan kehati-hatian tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional warga negara atas pengakuan pendidikan. Kepastian hukum bukan sekadar formalitas lembaran surat keterangan, melainkan jaminan bahwa keahlian para anak bangsa diakui secara sah untuk membangun negeri.
(Prof Dr R Murjiyanto SH MKn CLA, Dosen Pasca Sarjana, Ka. Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Koord. Bidang Hukum ABP PTSI DIY)


Kampus 1 : Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 55-57 Yogyakarta 55231