Pangan, Pembangunan, dan Dusta yang Kita Warisi

Untoro Hariadi

Oleh : Dr. Untoro Hariadi, M.Si.  akademisi Universitas Janabadra Yogyakarta, peneliti, serta tokoh publik asal Yogyakarta.

Padahal, jika kita mau jujur, mereka yang paling tahu tentang pangan adalah mereka yang paling dekat dengan tanah. Mereka yang setiap hari menanam, mengamati cuaca, merasakan perubahan musim, dan menyesuaikan diri dengan alam. Pengetahuan mereka tidak tercatat dalam jurnal, tetapi ia hidup dalam praktik.

SETIAP kali negara ini bicara soal pangan, kita selalu memulai dari angka. Produksi naik. Impor turun. Swasembada tercapai. Angka-angka itu dipajang di panggung, dikutip di berita, dan diulang-ulang sampai kita percaya bahwa persoalannya sudah selesai. Padahal, di balik gemerlap statistik itu, ada sesuatu yang lebih mendasar yang sedang retak: cara kita memahami apa artinya “cukup makan” bagi sebuah bangsa.
Bung Karno pernah berkata pada 1952, “Pangan rakyat soal hidup atau mati.” Kalimat itu bukan retorika. Ia lahir dari kesadaran bahwa tanpa pangan, kemerdekaan hanyalah kata. Namun, tujuh dekade kemudian, kita perlu jujur bertanya: apakah kita benar-benar sudah merdeka dalam urusan beras? Ataukah kita hanya memindahkan ketergantungan dari kolonialisme politik ke kolonialisme teknologi dan pasar?
Ilusi yang Kita Rawat
Lihatlah ke Kalimantan Tengah. Proyek food estate yang digadang-gadang sebagai solusi pangan nasional kini menjadi sumber bencana tahunan. Lahan gambut yang dibuka untuk sawah justru menjadi bahan bakar yang siap menyala setiap kemarau. Ratusan titik api muncul di kawasan yang seharusnya menjadi lumbung. Di Merauke, proyek serupa menghadapi kenyataan yang sama: tanah yang dipaksakan menumbuhkan padi bukanlah tanah yang mengenal padi.
Ini bukan soal kegagalan teknis. Ini soal kegagalan cara berpikir. Kita membayangkan pangan sebagai persoalan produksi, padahal ia adalah persoalan relasi—antara manusia dan tanah, antara pengetahuan dan kuasa, antara apa yang kita sebut “pembangunan” dan apa yang sebenarnya kita bangun.
Pertanyaan yang perlu kita ajukan: Jika sebuah kebijakan pangan menghancurkan ekologi yang menopang pangan itu sendiri, apakah ia masih bisa disebut kebijakan pangan? Ataukah ia hanya proyek yang kebetulan menyentuh sawah?
Tanah bukan sekadar Tanah
Bagi Bung Karno, “tanah air” bukan sekadar frasa puitis. Ia adalah konsep politik. Tanah adalah tempat rakyat berdiri, menanam, dan mewariskan hidup. Ketika negara mengubah hutan sagu Papua menjadi sawah, ia tidak hanya mengubah lanskap—ia mengubah cara orang memahami diri mereka sendiri.
Orang Papua tidak makan beras. Mereka makan sagu. Mereka mengolahnya dengan cara yang telah diwariskan berabad-abad, dalam sistem yang tidak pernah kita anggap serius karena ia tidak masuk dalam kategori “pertanian modern.” Ketika negara memaksakan sawah, ia bukan sedang memberi pangan. Ia sedang mengambil pangan, lalu menggantinya dengan sesuatu yang asing.
Di sini kita berhadapan dengan pertanyaan yang lebih dalam: Siapa yang berhak menentukan apa yang disebut pangan? Apakah negara? Apakah pasar? Ataukah mereka yang selama ini menanam, memanen, dan memakannya?
Beras dan Hegemoni yang tak Terbantahkan
Selama puluhan tahun, kita membangun negara ini di atas satu asumsi: beras adalah pangan. Yang lain hanya pelengkap. Sagu, jagung, ubi, singkong—semuanya dianggap makanan orang miskin, makanan masa lalu, makanan yang harus ditinggalkan demi kemajuan.
Padahal, ketergantungan pada satu komoditas adalah bentuk kerapuhan yang paling dasar. Ketika beras langka, seluruh negeri gempar. Ketika harga beras naik, inflasi melonjak. Ketika panen gagal, kita mengimpor dari negara lain. Kita menyebutnya ketahanan pangan, padahal yang kita bangun adalah ketergantungan yang dilembagakan.
Bung Karno dalam Trisakti berbicara tentang “berkepribadian di bidang kebudayaan.” Jika kita terjemahkan ke dalam soal pangan, ia berarti: bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang tidak menyeragamkan seleranya demi kenyamanan birokrasi. Bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang mengakui bahwa Nusa Tenggara makan ubi, Madura makan nasi jagung, dan Papua makan sagu—bukan sebagai kekurangan, melainkan sebagai kekayaan.
Apakah kita benar-benar mencintai keberagaman, atau hanya mencintainya selama ia tidak menantang kebiasaan kita sendiri?
Pengetahuan yang Dibungkam
Ada satu hal yang jarang dibicarakan dalam diskusi pangan: pengetahuan tentang siapa yang dianggap sah. Ketika para ahli di Jakarta memutuskan bahwa lahan gambut bisa ditanami padi, mereka mengabaikan pengetahuan orang Dayak yang selama generasi tahu bahwa tanah itu tidak untuk sawah. Ketika pemerintah membangun food estate, ia tidak bertanya kepada petani setempat apa yang bisa tumbuh di sana.
Kita hidup dalam hierarki pengetahuan. Pengetahuan laboratorium lebih tinggi daripada pengetahuan ladang. Pengetahuan doktor lebih tinggi daripada pengetahuan petani. Pengetahuan yang tertulis lebih tinggi daripada pengetahuan yang diwariskan lewat tangan dan ingatan.
Padahal, jika kita mau jujur, mereka yang paling tahu tentang pangan adalah mereka yang paling dekat dengan tanah. Mereka yang setiap hari menanam, mengamati cuaca, merasakan perubahan musim, dan menyesuaikan diri dengan alam. Pengetahuan mereka tidak tercatat dalam jurnal, tetapi ia hidup dalam praktik.
Pertanyaan reflektifnya: Apa yang hilang ketika kita hanya percaya pada pengetahuan yang bisa diukur dan dihitung? Apakah kita sedang membangun ketahanan pangan, atau justru membongkar fondasi pengetahuan yang selama ini menopangnya?
Jalan yang belum Kita Ambil
Ada jalan lain yang sebenarnya sudah lama terbuka, tetapi kita enggan melaluinya. Jalan itu bernama berdikari—bukan dalam arti menutup diri, melainkan dalam arti tidak bergantung pada kekuatan yang tidak kita kendalikan.
Berdikari pangan bukan berarti memproduksi semua yang kita makan. Ia berarti memiliki kedaulatan untuk menentukan apa yang kita tanam, bagaimana kita menanamnya, dan siapa yang menikmatinya. Ia berarti membangun sistem yang tangguh bukan karena produksinya tinggi, tetapi karena keragamannya luas dan pengetahuannya dalam.
Ini menuntut pergeseran yang mendasar. Dari monokultur ke keragaman. Dari proyek besar ke inisiatif lokal. Dari pengetahuan pusat ke pengetahuan tepi. Dari pembangunan yang mengubah lanskap ke pembangunan yang merawatnya.
Tetapi pergeseran ini tidak akan terjadi selama kita masih mengukur keberhasilan dengan angka produksi. Selama kita masih menganggap sawah lebih mulia daripada hutan sagu. Selama kita masih percaya bahwa jalan tol lebih penting daripada irigasi. Selama kita masih bertanya “berapa ton?” dan bukan “untuk siapa?”
Penutup
Pada akhirnya, persoalan pangan bukanlah persoalan teknis. Ia adalah persoalan filosofis. Ia bertanya tentang siapa kita sebagai bangsa, apa yang kita anggap berharga, dan bagaimana kita memperlakukan tanah yang menjadi tempat kita berdiri.
Bung Karno pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan, melainkan jembatan. Jembatan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jika pangan adalah fondasi kesejahteraan, maka mempertanyakan cara kita mengelola pangan berarti mempertanyakan arah kemerdekaan itu sendiri.
Maka izinkan saya menutup dengan tiga pertanyaan yang tidak perlu dijawab sekarang, tetapi perlu kita bawa dalam setiap diskusi tentang pangan:
Pertama, jika kita tidak mampu memberi makan rakyat dari tanah sendiri, apa artinya kita menyebut tanah ini milik kita?
Kedua, jika pembangunan hanya bisa berjalan dengan mengorbankan pangan, untuk siapa sebenarnya kita membangun?
Ketiga, dan yang paling mendasar: apakah kita masih percaya bahwa pangan adalah soal hidup atau mati—atau sudahkah kita menganggapnya sekadar soal angka? ***
Dr. Untoro Hariadi
Alumni Fakultas Filsafat UGM, dosen Fakultas Pertanian Universitas Janabadra
Tag:
  • Pangan
  • Pembangunan
  • dan Dusta yang Kita Warisi
  • Ketahanan pangan
  • Kemerdekaan pangan
Artikel Sebelumnya
Dari Gitar Mati hingga Panggung Amal, Marsmolys Menyalurkan Energi Musik untuk S…
Artikel Berikutnya
Sleman Siapkan Rp108,88 Miliar, Perbaikan 460 Kilometer Jalan Jadi Prioritas
/by